UA-169280022-1 Memahami Status Keadaan Darurat Saat Pandemi Covid-19 Melanda Jepang - Lembar Arsita Rahadiyani, Personal Blog milik Arsita Rahadiyani Loekito berisi cerita dan pengalaman

Memahami Status Keadaan Darurat Saat Pandemi Covid-19 Melanda Jepang

by - May 28, 2020




Pada 17 April 2020 lalu, PM Shinzo Abe telah menetapkan Status Keadaan Darurat berlaku di seluruh Jepang. Bukan lockdown yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang, melainkan Status Keadaan Darurat. Berikut ini sedikit catatan untuk memahami penetapan Status Keadaan Darurat saat Pandemi Covid-19 melanda Jepang.


Salah satu upaya guna pencegahan makin meluasnya penyebaran Covid-19 adalah dengan menetapkan suatu kebijakan untuk mengatur aktivitas dan kehidupan warga masyrakat. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar negara di dunia yang saat ini sedang dilanda Pandemi, Indonesia dan Jepang termasuk di dalamnya. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk diterapkan sebagai Langkah pencegahan. Sedangkan di Jepang langkah yang diambil adalah dengan menetapkan Status Keadaan Darurat. Berikut ini sedikit catatan tentang penetapan Status Keadaan di Jepang.

Kenapa bukan Lockdown?

x
Akibat pandemi Covid-19, beberapa negara telah memutuskan untuk melakukan lockdown. Negara yang pertama kali melakukan lockdown tentu saja adalah Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan tempat pertama kali virus tersebut muncul. Menyusul Tiongkok, ada Italia, Filipina, Arab Saudi, Spanyol, dan Prancis telah menerapkan kebijakan lockdown.
Lockdown dapat berarti penutupan akses dari dalam maupun luar. Lockdown menjadi sebuah protokol darurat dan biasanya hanya dapat ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Kata ini juga bisa digunakan dalam arti melindungi orang di dalam fasilitas. Dalam kasus virus corona, negara yang terinfeksi virus corona mengunci akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas.

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia

Untuk di Indonesia, saya mencari referensi dari seorang praktisi Manajemen Risiko, Bapak Haryoko R Wijosoetomo. Beliau telah keputusan lockdown yang dilakukan pemerintah Cina. Mengapa mereka berhasil menahan penyebaran Covid 19 di negaranya dan sebaliknya mengapa negara lain yang menerapkan strategi yang sama, menemui kegagalan. Berikut adalah kutipan hasil analisa beliau, yang saya ambil dari halaman resmi media sosial miliknya.
Begitu tampak terlihat eskalasi penularan, tingkat kesakitan dan tingkat kematian warga Wuhan yang terus naik, Pemerintah Tiongkok dengan cepat menutup total kota Wuhan dan selanjutnya kota-kota lain di Provinsi Hubei. Tujuannya satu, mencegah jangan sampai virus keluar dari Wuhan dan Provinsi Hubei sehingga menjalar di seluruh wilayah Tiongkok. Tampaknya ini sebuah keputusan mudah, padahal Pemerintah Tiongkok harus bekerja sangat keras untuk memastikan agar syarat-syarat lockdown terpenuhi sehingga masyarakat yang diisolasi tidak panik dan memberontak. Beberapa syarat untuk terpenuhinya kebijakan lockdown adalah: 
1. Dukungan Logistik Yang Sangat Kuat
Ketika masyarakat harus berdiam di rumah dan tidak boleh keluar sama sekali untuk memutus mata rantai penularan, Pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup para warganya. Tiongkok adalah negara kaya, mereka mampu mendorong dan mendisribusikan kebutuhan warga kota dengan baik. Sama sekali tak terdengar isu kelaparan di Wuhan selama proses isolasi berlangsung.
2. Menyediakan Fasilitas Perawatan Dengan Kapasitas Besar
Dunia pun dikejutkan dengan kemampuan Pemerintah Tiongkok mengerahkan seluruh kekuatan logistiknya untuk membangun gedung Rumah Sakit darurat dengan skala raksasa (bukan lagi besar) guna merawat korban Covid-19, yang memerlukan perawatan medis di rumah sakit. Dan mereka Pemerintah Tiongkok berhasil menyelesaikan pembangunan gedung Rumah Sakit tersebut hanya dalam waktu dua minggu.
3. Menyiapkan Dukungan Logistik Kesehatan Yang Kuat
Sebuah gedung Rumah Sakit darurat raksasa tentu akan menjadi tidak bermanfaat jika tidak ada dukungan logistik kesehatan yang kuat dan Pemerintah Tiongkok mampu memenuhinya. Sejak dari logistik medikasi hingga Alat Pelindung Diri bagi para tenaga kesehatan, semua tersedia mencukupi.
4. Ketersediaan Tenaga Dokter dan Perawat
Karena penyebaran virus berhasil ditahan di zona episenter, Pemerintah Tiongkok memiliki kesempatan untuk memobilisasi dokter dan tenaga kesehatan dari seluruh wilayah Tiongkok ke zona tersebut. Mereka relawan, tidak diupah, namun bekerja di zona merah tersebut dengan sepenuh hati hingga situasi mereda.
5. Ketersediaan Call Center dan Ambulans
Pemerintah Tiongkok harus menyediakan call center bagi warga Wuhan untuk melaporkan diri jika mereka terjangkit, atau terjangkit dan membutuhkan rawatan medis. Juga menyediakan sarana ambulans untuk menjemput korban dan membawanya ke rumah sakit darurat untuk dirawat di sana.
Jadi, pelajaran yang bisa dipetik dari Tiongkok adalah mereka berhasil melakukan strategi lockdown karena didukung oleh rakyat yang patuh, manajemen pemerintah di bidang penanggulangan bencana yang efisien dan kekuatan logistik yang luar biasa.

Sumber: https://www.facebook.com/haryokow/posts

Sehingga untuk Indonesia, jawaban yang paling logis adalah physical distancing dan itu sudah berulangkali diserukan dan ditegaskan oleh pemerintah. Dan Indonesia memerlukan kerjasama dan kebersamaan kuat dari semua pihak, terutama warga masyarakatnya untuk menghadapi gelombang infeksi Covid19. Maka dari itu Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah langkah yang diambil oleh pemerintah.


Penetapan Status Keadaan Darurat di Jepang

Sedangkan untuk di Jepang, Gubernur Kota Metropolitan Tokyo melalui memberikan pernyataan penting saat melakukan sesi tanya di Press Release pada 25 Maret 2020. Berikut kutipan dari Gubernur Koike hasil terjemahan oleh Ibu Yati Anggarini.
Kali ini adalah permintaan kepada masyarakat. Di negara-negara lain di dunia, sudah menerapkan tindakan yang paling tegas, yaitu “Lockdown”. Di lain pihak, dengan berbagai batasan secara hukum, yang bisa kita lakukan sekarang adalah berupa permintaan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas. Tapi yang lebih penting di sini adalah bukan tentang bagaimana ini secara hukum, tetapi bagaimana agar setiap warga masyarakat memiliki kesadaran agar kita bersama bisa melalui masa sulit ini dari hal yang paling dasar dan penting, cuci tangan dengan benar dan menghindari tempat dengan 3 kondisi rawan penularan.
Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyataan Gubernur Koike yang menetapkan Pelaksanaan Pembatasan Aktivitas. Berikut ketetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Tokyo pada 27 Maret 2020 tentang Pelaksaan Pembatasan Aktivitas.
Sampai tanggal 12 April 2020 seluruh warga Tokyo diharapkan untuk:
a. Menghindari tempat yang memenuhi 3 kondisi rawan tertular (tempat tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk, banyak orang dan padat, berbicara dalam jarak dekat)
b. Pada hari kerja, sebisa mungkin bekerja dari rumah, membatasi untuk bepergian keluar rumah pada malam hari
c. Pada akhir pekan, membatasi bepergian keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak.

Situs terkait:


Sehari setelah penetapan Pelaksanaan Pembatasan Aktivitas oleh Gubernur Tokyo, hal yang senada kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pada 28 Maret 2020 PM Shinzo Abe mengeluarkan penyataan melalui Press Release. Berikut pernyataan beliau yang telah diterjemahkan.
Dalam beberapa hari ini, di beberapa negara jumlah pasien yang meninggal sudah mencapai ratusan orang. Sistem kesehatan tidak mampu menangani jumlah pasien dengan gejala parah yang jumlahnya semakin meningkat, dan terjadilah kelumpuhan sistem kesehatan. Hal ini bukanlah masalah negara lain saja, dalam waktu singkat, hal yang sama bisa juga terjadi di Jepang. Sekali lagi diharapkan agar semua masyarakat selalu dalam kewaspadaan tingkat tinggi dalam beraktivitas
Di bawah ini permohonan kepada warga masyarakat Jepang yang disampaikan oleh PM Shinzo Abe pada 28 Maret 2020.
  • Diharapkan kerjasama untuk menaati himbauan dari masing-masing pemerintah daerah. Ex: Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Yamanashi, Osaka, Kumamoto
  • Diharapkan kerjasama untuk menghindari tempat yang memenuhi 3 kondisi rawan penularan (tempat tertutup dengan sirkulasi udara buruk, banyak orang dan padat, percakapan dan berbicara dalam jarak dekat)
  • Diharapkan untuk membatasi bepergian ke luar negeri untuk keperluan yang tidak mendesak, karena sesuai dengan prosedur untuk menerapkan status keadaan darurat yang diatur dalam “Act on Special Measures for Pandemic Influenza and New Infectious Diseases Preparedness and Response”, pada tanggal 26 Maret telah disahkan dalam kabinet pembentukan “Tim Penanganan Covid-19”, dan pemerintah akan mempersiapkan untuk kondisi terburuk.
  • Diharapkan pengertiannya atas pembatasan-pembatasan aktivitas, semuanya pasti sudah mulai lelah dan stress, tapi ini semua demi menghindari terjadinya pembatasan aktivitas yang lebih tegas seperti di negara-negara lain.
Situs terkait: 
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0327kaiken.html?fbclid=IwAR21_xcqvHY74XIibftJTq4KA4xps-mIoDYV5ESTXYCut89qOh4ytteRdqc

Memahami Status Keadaan Darurat saat pandemi covid-19 melanda Jepang
Gubernur Tokyo, Yuriko Koike. Sumber: Google

Awal bulan April, karena semakin meluasnya penyebaran serta melonjaknya angka orang yang terkena Covid-19, akhirnya Gubernur Koike resmi memberlakukan Status Keadaan Darurat di Tokyo sejak 6 April 2020. Hari itu pun beliau kembali menegaskan bahwa Status Keadaan Darurat berbeda dengan Lockdown. Berikut kutipan hasil terjemahan Ibu Koike, Gubernur Tokyo pada 6 April 2020.

Secara garis besar, inti dari tindakan yang diambil kali ini adalah: 
a. Meminta warga untuk sebisa mungkin tidak keluar rumah
b. Membatasi penggunaan fasilitas dan penyelenggaraan acara.

Di New York, London, Paris menetapkan Lockdown, penutupan kota, tetapi untuk tindakan yang diambil kali ini, pemerintah (Tokyo) tidak membatasi aktivitas masyarakat secara paksa, tujuan utama adalah untuk menghindari sebisa mungkin kontak langsung dari orang ke orang. Tokyo tidak menetapkan Lockdown.

Pesan kepada Masyarakat Tokyo:
1. Tidak pergi keluar rumah
Apabila kondisi mengharuskan pergi keluar rumah, ambil jarak 2 meter dengan orang lain. Sekali lagi, ini untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
2. Tidak panik dan belanja berlebihan
Pemerintah tidak meminta toko-toko yang menyediakan bahan kebutuhan sehari-hari untuk berhenti beraktivitas. Maka dari itu, tidak perlu panik dan berbelanja berlebihan. Belanja untuk keperluan sehari-hari dan juga pergi ke RS untuk berobat tidak dilarang.
3. Hindari mudik karena panik
Pemerintah tidak meminta perusahaan penyedia transportasi publik untuk memberhentikan pengoperasian alat transportasi publik.
4. Usahakan sebisa mungkin untuk menerapkan Telework, sebisa mungkin tidak pergi ke tempat kerja.

Situs terkait:

Keputusan ini akhirnya diperluas penetapannya oleh Pemerintah Pusat Jepang. Pada tanggal 7 April 2020, melalui Perdana Menterinya, Jepang menetapkan Status Keadaan Darurat di tujuh Prefektur, yakni Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo, Osaka dan Fukuoka
Berikut terjemahan kutipan pernyataan PM Abe saat mengumumkan penerapan Status Keadaan Darurat, 7 April 2020:
1. Sebisa mungkin melakukan telework, apabila sangat diperlukan pergi ke kantor, dibuat shift bergilir untuk menekan semaksimal mungkin orang yang pergi ke tempat kerja sampai 70%, menghindari rush hour, menjaga jarak antar orang di lingkungan kerja, dan lainnya
2. Untuk restoran yang tetap beroperasi, diminta mengontrol sirkulasi udara dan menjaga jarak antar tamu restoran
3. Libur sekolah semakin panjang, bekerja sama dengan pemerintah daerah akan dipercepat penyediaan sarana dan prasarana untuk belajar secara online
4. Telah dimulai perijinan untuk pemeriksaan pasien melalui telepon dan online, termasuk untuk pasien yang periksa untuk pertama kali. Mohon dimanfaatkan untuk mengurangi resiko tertular di RS
5. Apabila masih harus keluar untuk berbelanja keperluan sehari-hari, dan lainnya, diharapkan menghindari lokasi dengan 3 kondisi rawan penularan
6. Tidak ada masalah untuk jalan-jalan, jogging di sekitar rumah
7. Mohon menghindari bepergian ke bar, night club, karaoke, live house karena fasilitas2 ini memenuhi 3 kondisi rawan penularan
8. Mohon menghindari acara berkumpul dan 飲み会 (baca: nomikai). Diharapkan tidak mengadakan acara makan bersama selain anggota keluarga
9. Saat keluar rumah, hindari keramaian, jaga jarak dengan orang lain, memakai masker agar droplet tidak tersebar dan menyebabkan penularan kepada orang lain.

Situs terkait:

Wakil Ketua Tim Ahli dari Ministry of Health Labour and Welfare Japan  yang juga menjabat sebagai Komite Penasehat saat menetapkan Status Keadaan Darurat, Shigeru Omi Sensei, menjelaskan tentang aktivitas yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi kontak langsung dari orang ke orang sampai dengan 80%.  Berikut kutipan pernyataan beliau dalam acara New Watch 9 NHK pada 9 April 2020.
- 100% mengurangi kegiatan yang berlokasi di tempat yang memenuhi 3 kondisi rawan penularan dan juga aktivitas malam hari (bar, night club, izakaya, karaoke, dll)
- 80% mengurangi kegiatan di luar rumah. 20% sisanya untuk belanja, pergi ke rumah sakit, dan keperluan mendesak lainnya.
- Minimal 40% mengurangi bekerja di luar rumah. Sebisa mungkin bekerja dari rumah.
Shigeru Omi Sensei menyakini, bahwa setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Belaiu mengajak agar semua masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kontak langsung dari orang ke orang dan bersabar selama 1 bulan ini. Tidak ada kata terlambat, kita tidak bisa merubah jumlah pasien baru yang keluar dalam 2minggu ke depan. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita beraktivitas hari ini bisa merubah keadaan (mengurangi & menambah) jumlah pasien baru 2 minggu yang akan datang.

Situs terkait:

Karena meningkatnya jumlah cluster serta bertambahnya kasus penularan, sepuluh hari pasca penetapan Status Keadaan Darurat untuk tujuh Prefektur Jepang ditetapkan, akhirnya pada hari Jumat, 17 April 2020,  PM Shinzo Abe menaikkannya menjadi Status Keadaan Darurat Secara Nasional sampai dengan 6 Mei 2020.


Berikut kutipan akhir pidato PM Shinzo Abe saat melakukan Press Release menetapkan Status Keadaan Darurat Skala Nasional, 7 April 2020.
Apa yang harus kita lakukan sekarang tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, kita bisa merubah masa depan. Bila kita semua bisa menghindari pergi keluar rumah untuk keperluan yang tidak penting dan tidak mendesak, kita bisa menurunkan jumlah pasien baru 2 minggu lagi. Dan hal ini bisa menurunkan beban dari fasilitas kesehatan. Diharapkan kerjasama semua masyarakat dalam keadaan darurat ini untuk merubah keadaan di masa depan.

Situs terkait:

Dari seluruh tahapan yang ditulis di atas ada satu hal yang bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah langkah yang diambil oleh setiap negara tentu berdasarkan hasil pengkajian dan pemikiran dari para tim ahli dari instansi terkait. Langkah tersebut telah disesuaikan pula dengan karakteristik masyarakat suatu negara, sehingga tentu langkah diambil antara satu negara dengan negara yang lain tidak sama. Yang kedua adalah pemerintah Jepang mengharapkan kerjasama kepada seluruh masyarakat untuk melakukan Pembatasan Aktivitas, yang akhirnya diikuti dengan himbauan agar lebih mengikat. Maka peran aktif dari masyarakat adalah hal utama dalam upaya pencegahan makin meluasnya penyebaran pandemi ini.

Sebagai warga masyarakat yang beradab marilah kita bersikap yang baik dan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dengan mematuhi serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, kita telah berperan dalam upaya pencegahan makin meluasnya pandemi ini.

Semoga bermanfaat
Salam
ARL

You May Also Like

0 comments

Terima kasih sudah berkunjung, dan berkomentar dengan santun 😊

Cara mengisi komentar:
Pilih NAME/URL, Ketik dengan URL Blog, Isi komentar 📝